POHUWATO – Lembaga Aliansi Indonesia meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan audit terhadap dugaan ketidaksesuaian penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sejumlah perusahaan di Kabupaten Pohuwato.
Staf Khusus Ketua Lembaga Aliansi Indonesia, Harson Ali, menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai dugaan penggunaan dana CSR yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan semestinya.
Menurutnya, terdapat dugaan dana CSR dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk pembayaran gaji atau upah kepada pihak mitra perusahaan serta dugaan adanya manfaat yang diterima oleh oknum tertentu.
“Kami meminta penegak hukum untuk menyelidiki dan mengaudit secara menyeluruh penggunaan dana CSR yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Jika benar ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Harson Ali.
Ia menilai, pengelolaan dana CSR harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Harson juga mendorong agar perusahaan penerima kewajiban CSR dapat membuka informasi mengenai program, besaran anggaran, penyaluran, serta realisasi kegiatan CSR secara terbuka.
“Dana CSR pada prinsipnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar tidak muncul kecurigaan ataupun dugaan penyalahgunaan,” ujarnya.
Aliansi Indonesia berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi tersebut secara objektif dengan melakukan verifikasi, pemeriksaan dokumen, serta audit terhadap aliran dan realisasi dana CSR.
Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran hukum, Aliansi Indonesia meminta agar pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
