GORONTALO — Lembaga Aliansi Indonesia melalui Staf Khusus Ketua, Harson Ali, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) turun langsung ke daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan permasalahan proyek bendungan dan waduk serbaguna di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Pohuwato.
Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan proyek dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Lembaga Aliansi Indonesia juga menyoroti kondisi proyek yang disebut telah selesai dikerjakan, namun hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Kami meminta KPK dan Kejaksaan Agung segera turun ke lapangan. Ada indikasi kuat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang disepakati, dan ini sangat merugikan rakyat karena hasil pembangunannya tidak bisa digunakan sama sekali,” ujar Harson Ali.
Menurut Harson, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Pemeriksaan langsung di lapangan dinilai penting untuk mengetahui kondisi fisik proyek sekaligus mencocokkannya dengan dokumen perencanaan, kontrak, spesifikasi teknis, serta realisasi pekerjaan.
Lembaga Aliansi Indonesia juga mendesak agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap proyek tersebut. Audit diperlukan untuk memastikan apakah terdapat perbedaan antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan ketentuan dalam kontrak serta untuk menghitung potensi kerugian negara apabila memang ditemukan penyimpangan.
Selain itu, pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap proses pelaksanaan proyek mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan hingga proses serah terima. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran hukum, penanganannya diharapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harson menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran negara harus memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pembangunannya.
“Yang paling penting adalah memastikan uang negara digunakan sesuai peruntukannya dan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Hingga saat ini, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan persoalan pemanfaatan proyek tersebut masih memerlukan verifikasi serta pemeriksaan dari instansi yang berwenang. Pemeriksaan lapangan dan audit menjadi penting untuk memastikan fakta sebenarnya serta menentukan ada atau tidaknya pelanggaran maupun kerugian keuangan negara.
