POHUWATO — Proyek pembangunan Kantor Bupati Pohuwato yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat sorotan serius dari Harson Ali, Staf Khusus Ketua Lembaga Aliansi Indonesia.
Harson menilai terdapat sejumlah hal dalam pelaksanaan proyek yang perlu mendapat perhatian dan ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang. Sorotan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta pemenuhan standar teknis proyek.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterlambatan pasokan bahan bangunan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi jadwal penyelesaian pekerjaan apabila tidak segera ditangani.
“Proyek yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara tertib, efisien dan tepat waktu. Jika pasokan material terlambat, tentu perlu diketahui penyebabnya dan bagaimana langkah penyelesaiannya,” ujar Harson.
Selain persoalan material, Harson juga menyoroti penggunaan peralatan dalam pelaksanaan proyek. Ia mempertanyakan apakah peralatan yang digunakan telah memadai dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi, terutama mengingat proyek tersebut merupakan pembangunan fasilitas pemerintahan yang bersifat strategis.
Menurutnya, penggunaan peralatan yang memadai dan sesuai standar penting untuk mendukung kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta aspek keselamatan konstruksi.
Harson menegaskan, sorotan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak pelaksana, melainkan sebagai bentuk perhatian terhadap penggunaan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, instansi teknis, serta lembaga pengawasan terkait melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan proyek secara menyeluruh.
Ia juga mendorong agar informasi mengenai perkembangan proyek dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk terkait progres pekerjaan, kendala di lapangan, penggunaan material, peralatan yang digunakan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi dan ketentuan kontrak.
“Ini uang negara, sehingga masyarakat berhak mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ditetapkan,” tegasnya.
Harson berharap pengawasan dapat dilakukan sejak proses pembangunan berlangsung sehingga apabila ditemukan kendala atau ketidaksesuaian, dapat segera dilakukan langkah perbaikan.
Ia menekankan pentingnya memastikan pembangunan Kantor Bupati Pohuwato dapat diselesaikan sesuai target, memenuhi standar kualitas, serta tidak menimbulkan persoalan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
