Pohuwato, 12 April 2026 — Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem penyaluran dana beasiswa yang diduga bermasalah.
Permintaan tersebut disampaikan perwakilan DPP LAI, Harson Ali, menyusul adanya sejumlah aduan dari penerima beasiswa terkait proses penyaluran yang dinilai tidak berjalan optimal.
Menurut Harson, di tengah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, justru muncul indikasi persoalan dalam mekanisme penyalurannya.
“Ini berdasarkan aduan yang saya terima. Saya memiliki bukti dan laporan dari penerima beasiswa terkait sistem penyaluran yang terindikasi bermasalah,” ujar Harson saat dihubungi media, Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2024, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran beasiswa sekitar Rp2 miliar lebih. Anggaran tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp3 miliar pada TA 2025, namun kembali turun menjadi sekitar Rp2 miliar lebih pada TA 2026.
Harson menyoroti lambatnya proses penyaluran dana yang diduga disebabkan adanya mekanisme tertentu yang harus dipenuhi sebelum pencairan dilakukan.
“Sistem penyaluran dinilai lambat karena diduga harus ada komitmen tertentu terlebih dahulu dengan penerima. Ini yang menjadi perhatian kami,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya telah meminta Inspektorat Daerah untuk segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap instansi terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas program tersebut.
“Jika tidak diseriusi oleh Inspektorat, kami akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan secara resmi ke pihak kejaksaan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait. Upaya konfirmasi kepada pihak pengelola program beasiswa juga belum mendapatkan tanggapan.
