Pohuwato – Perwakilan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menduga adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terselubung yang melibatkan salah satu pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Dugaan tersebut mencuat setelah LAI memperoleh informasi bahwa oknum pimpinan OPD diduga memberikan kesempatan kerja kepada anggota keluarganya sebagai tenaga honorer, yang digaji menggunakan anggaran pemerintah daerah. Tenaga honorer tersebut disebut-sebut menjalankan tugas sebagai sopir pribadi dari pejabat yang bersangkutan.
Lebih lanjut, LAI juga menduga bahwa yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di salah satu universitas di Provinsi Gorontalo, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan status serta mekanisme perekrutannya sebagai tenaga honorer di lingkup OPD.
Perwakilan LAI menilai, apabila dugaan ini terbukti benar, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi, profesionalitas, serta keadilan dalam pengelolaan kepegawaian dan keuangan daerah. Praktik semacam ini dinilai mencederai kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
LAI mendorong inspektorat daerah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan penelusuran dan klarifikasi secara menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat bersikap terbuka dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Penempatan tenaga honorer harus dilakukan secara objektif dan sesuai aturan, bukan berdasarkan hubungan keluarga,” tegas perwakilan LAI.
Hingga rilis ini diterbitkan, pihak terkait dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
