Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) perwakilan DPP Pusat menyoroti pelaksanaan proyek irigasi di Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2025 yang berlokasi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Randangan dan Kecamatan Patilagio. Proyek dengan nilai anggaran puluhan miliar rupiah tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan meskipun telah melewati masa kontrak pekerjaan.
Sebagai lembaga kontrol sosial, Lembaga Aliansi Indonesia mengaku menerima berbagai aduan dari masyarakat setempat terkait kualitas pekerjaan proyek irigasi tersebut. Aduan itu menyebutkan adanya beberapa item pekerjaan yang diduga dikerjakan secara asal-asalan oleh pihak ketiga atau kontraktor pelaksana.
LAI menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pengambil kebijakan, khususnya dengan melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek. Hal ini penting guna memastikan bahwa pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis dan peruntukannya bagi kepentingan masyarakat.
“Oleh karena itu, kami mengingatkan pihak pelaksana proyek agar bertanggung jawab dan segera membenahi kembali pekerjaan yang diduga bermasalah. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk melakukan perbaikan, maka LAI akan mengambil langkah tegas,” tegas perwakilan LAI.
LAI menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas. Langkah ini, menurut LAI, merupakan bentuk tanggung jawab lembaga sebagai kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara agar tidak merugikan masyarakat.
LAI juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat, demi mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta hasil pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
